Pakar Hukum Tata Negara, Bupati Darwis Moridu Berpeluang Vonis Bebas

BOALEMO — Perkara yang di alami Bupati Darwis Moridu, tidak cukup layak untuk dimajukan ke pengadilan sebab mengabaikan satu pendekatan (Restorastif Jastif) ada fakta-fakta yang harusnya menjadi pertimbangan dan perdamaian bagi keluarga korban dan juga Bupati Darwis Moridu.

Lanjut Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, SH., MH., dalam Konfrensi Pers selesai Dialog, tentunya sebagai akademisi harus meluruskan masalah ini kepada publik, supaya sisi substansi bisa diperdebatkan putusannya, mestinya proses yang sedang berjalan di Pengadilan Tinggi sebagai langkah banding, untuk mendengar objektif independent dan melihat seluruh fakta-fakta, harusnya memberikan satu keputusan vonis bebas.

Putusan berpeluang bebas terbuka, sebab semua orang ada asas praduga tidak bersalah, dan praduga tidak bersalah itu sampai dirinya menjelang putusan yang berkekuatan tetap, harusnya kita menghormati dan menilai bahwa Bupati masih punya langkah pembelaan untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya, karena posisinya sekarang sebagai pejabat pemerintahan.

Ia menyampaikan, Putusan Pengadilan, Hakim tidak menggunakan pendekatan Undang-Undang Kekuasaan Keakiban, dimana Hakim menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

“Indikatornya adalah pemulihan kembali dan nada kesepakatan dengan Keluarga Korban, itu menjadi bahan pertimbangan, sebab sudah ada fakta sejak awal perkara ini sebelum di SP3, pihak keluarga korban sudah melakukan musyawarah yang melahirkan satu perdamaian kesepakatan untuk tidak melanjutkan perkara ini”, kata Rullyandi.

Seharusnya, Jaksa sebagai pengendali perkara mempertimbangakan peraturan kejaksaan karena bersifat mengikat tentang peraturan penghentian tuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Hakim mempertimbangkan UU Kekuasaan dan Keakiban, tidak hanya berdesarkan minimal 2 alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, tetapi ada kewajiban untuk menggali nilai-nilai di masyarakat, dan ini telah terabaikan,” ujar Muhammad Rullyandi

Pakar hukum tata negara berharap kepada Pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding untuk mengkoreksi kekeliruan putusan dari pengadilan tingkat pertama, dimana telah menjatuhkan vonis terhadap tersangka Enam Bulan kurungan badan.

Berita terkait lainnya

Kapolres Pohuwato Teddy Rayendra : Jangan Ada Konvoi Jika Sudah Merasa Menang

Robiyantoro Hulopi

KPU Pohuwato Bakar 2000 Kertas Suara

Robiyantoro Hulopi

Sekda Sheman Moridu : Kita Harus Mampu Menyesuaikan Pola Hidup Baru

Robiyantoro Hulopi

Leave a Comment